PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI), membuka Pengadaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Unit Transportasi (TransJogja) melalui metode Tender, dengan tahapan pengiriman Proposal Administrasi & Teknis, Proposal Komersial, Evaluasi Kualifikasi kemampuan pengalaman perusahaan, Evaluasi Proposal Teknis dan Evaluasi Proposal Komersial Peserta Tender.

Kami mengundang Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja untuk mengikuti Tender dengan proses sebagai berikut:

1. Calon penyedia dapat mengirimkan Surat Minat secara langsung, WhatsApps ataupun Email mulai dari tanggal 01 Desember - 03 Desember 2025.
2. Surat Minat Wajib Menggunakan KOP surat, stempel perusahaan serta mencantumkan NPWP, NIB dan Email Perusahaan.
3. Calon penyedia mempersiapkan proposal sesuai dengan yang tertulis dalam KAK romawi VII (Proposal dan Sistem Penilaian Pemenang Tender).
4. Calon penyedia dapat mengirimkan Proposal secara langsung, ke Kantor PT AMI di Jalan Janti Km. 4, Banguntapan, Bantul 55198 ( Klik Google Maps )(Wajib diantar langsung)
5. Format Proposal Komersial sebagaimana terlampir (agar diisi fee manajemen).
6. Proposal harus sudah diterima oleh PT AMI paling lambat pada hari Senin, 08 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, proposal yang masuk setelah batas waktu akan ditolak.
7. Tahap Pembukaan Dokumen Kualifikasi, Teknis dan Komersial Proposal calon penyedia oleh PT AMI dilakukan pada tanggal 09 Desember - 10 Desember 2025.
8. Calon penyedia yang berhasil lolos Tahap Pembukaan Dokumen Kualifikasi, Teknis dan Komersial akan dilanjut Paparan oleh Shorlisted Calon Penyedia.
9. Pengumuman pemenang hasil akhir seleksi akan diumumkan kembali melalui website resmi PT AMI ( www.anindya.co.id ) pada hari Jumat, 12 Desember 2025.. Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang akan dihubungi oleh pihak PT AMI.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pihak PT Anindya Mitra Internasional melalui email: andrianhadi@anindya.co.id

Yogyakarta, 19 November 2025 – Komitmen PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance / GCG) semakin diperkuat melalui inisiatif internal. Hari ini, Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT AMI menyelenggarakan sosialisasi intensif mengenai Pedoman GCG Perusahaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan. Kegiatan yang secara penuh dipimpin oleh Tim SPI ini bertujuan untuk memastikan penyegaran pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip GCG, etika bisnis, dan budaya anti-korupsi sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.

Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Tim SPI ini menguraikan secara rinci poin-poin krusial dalam Pedoman GCG. Tim SPI menekankan bahwa penerapan GCG merupakan tanggung jawab kolektif dan bukan sekadar kepatuhan, melainkan cerminan budaya perusahaan yang wajib diamalkan setiap individu. Materi yang disampaikan mencakup prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Independensi, serta prosedur pencegahan konflik kepentingan. Karyawan dari berbagai unit kerja hadir untuk mendalami peran aktif mereka dalam mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan etis, menegaskan bahwa integritas dimulai dari kesadaran diri.

Puncak acara adalah momen penandatanganan Pakta Integritas, yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan karyawan. Dokumen ini berfungsi sebagai deklarasi komitmen yang mengikat, di mana seluruh Insan PT AMI berjanji untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pedoman GCG, menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan kerja, serta bertindak profesional dan transparan demi kepentingan terbaik perusahaan dan masyarakat. Dalam laporan penutup, perwakilan SPI menegaskan bahwa kegiatan ini adalah mandat dari Direksi dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PT AMI untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin SPI ini menjadi bukti nyata keseriusan PT AMI dalam membangun budaya akuntabilitas dari dalam. Dengan komitmen yang diperbarui ini, PT AMI optimis dapat terus menjaga reputasi sebagai BUMD yang bersih, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat DIY.

FGD “Subsidi Trans Jogja: Keberpihakan untuk Keberlanjutan”, Memantapkan Keberpihakan terhadap Transportasi Umum untuk Mendukung Keberlanjutan Pembangunan

Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Subsidi Trans Jogja: Keberpihakan untuk Keberlanjutan” menjadi ruang diskusi mengenai penajaman keberpihakan kepada Transportasi Publik sehinggan mendukung keberlanjutan pembangunan DIY. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan DIY, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) selaku pengelola Trans Jogja dan PT Jogja Tugu Trans sebagai mitra Operator Trans Jogja. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional, Priyatno Bambang Hernowo, menyampaikan pentingnya keberadaan angkutan perkotaan bagi keberlanjutan Yogyakarta. Menurutnya, apabila angkutan perkotaan tidak tersedia dan berkembang dengan baik, persoalan mobilitas dan aksesibilitas akan semakin meningkat dan memengaruhi kenyamanan dan pertumbuhan ekonomi  masyarakat. Sehingga peningkatan layanan transportasi publik menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan: eksekutif, legistatif, masyarakat, dunia usaha dan industri.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, S.E., M.Si., menyampaikan pentingnya menentukan arah pengembangan transportasi menuju 2027 hingga target jangka panjang pada 2045 Trans Jogja sebagai angkutan massal yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi, termasuk meningkatkan pendapatan serta mengoptimalkan armada Trans Jogja dengan peremajaan, baik melalui skema milik maupun sewa. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan transportasi publik di Yogyakarta.

Dalam FGD tersebut, sejumlah tantangan menuju 2027 turut menjadi perhatian, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, potensi kenaikan harga BBM subsidi, potensi kenaikan harga suku cadang, hingga kondisi armada. Saat ini, tercatat 103 dari 128 unit armada berada pada usia di atas 7 tahun, sehingga keberlanjutan dan optimalisasi armada menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, ketercukupan serta dinamika anggaran juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan.

FGD ini, menghasilkan beberap inisiatif strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan pengembangan, di antaranya adalah: skema cost sharing untuk keperluan subsidi antara APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengikatan sinergis dengan Perguruan Tinggi dimana Trans Jogja sebagai pemenuhan kebutuhan mobilitas mahasiswa, model pembiayaan alternatif dalam penyediaan/peremajaan armada, kinerja dan benefit Trans Jogja dalam Social Return on Investment dan pelestarian lingkungan, serta mekanisme subsidi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Hal ini semua untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan layanan Trans Jogja serta mewujudkan sistem transportasi publik yang semakin baik bagi masyarakat Yogyakarta, yang akhirnya akan memberikan efek multiplier dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di DIY.

Pemangkasan biaya operasional kendaraan (BOK) Trans Jogja sebesar Rp6,8 miliar dari Rp87 miliar menjadi Rp81 miliar mendapat respons dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku BUMD pengelola. Direktur Utama PT AMI, Priyatno Bambang Hernowo, menegaskan standar pelayanan minimal (SPM) tetap dijaga meski subsidi menurun.

Priyatno menjelaskan subsidi Trans Jogja bersifat net, yakni selisih antara biaya operasional dengan pendapatan tarif maupun non-tarif. Biaya operasional mencakup bahan bakar, depresiasi, SDM, hingga biaya pendukung. Saat ini AMI mengoperasikan 128 unit bus dengan 116 unit aktif melayani 19 rute. Subsidi Rp81 miliar digunakan menutup selisih biaya setelah dikurangi pendapatan.

Meski anggaran berkurang, Priyatno menegaskan layanan tidak boleh diturunkan. SPM harus tetap dipenuhi, mulai dari AC berfungsi, jalur tetap beroperasi, hingga perawatan bus. Untuk menutup selisih, AMI berupaya mengoptimalkan pendapatan non-tarif, terutama dari branding dan iklan di bus. Selain itu, optimalisasi rute juga disiapkan guna meningkatkan jumlah penumpang sehingga pendapatan tarif bertambah sekaligus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Mengenai rencana pembukaan trayek baru Jogja–Gunungkidul, Priyatno menyebut masih dikaji. Tambahan rute membutuhkan subsidi baru di luar Rp81 miliar, yang bergantung pada keputusan DPRD DIY.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menegaskan pemangkasan subsidi tidak bersifat mutlak. Jika ke depan dirasa perlu, penambahan bisa diupayakan melalui perubahan anggaran. Ia menekankan kebutuhan pembangunan DIY juga mencakup sektor lain, seperti jaringan irigasi dan peningkatan ruas jalan. Dana hasil pemangkasan subsidi dialihkan untuk belanja irigasi dan penyusunan DED peningkatan jalan melalui DPUPESDM DIY.

Dengan strategi efisiensi dan optimalisasi pendapatan, AMI berkomitmen menjaga layanan Trans Jogja, sementara DPRD tetap membuka ruang fleksibilitas anggaran sesuai kebutuhan

Sumber : harianjogja.com